Negara-negara
kaya di dunia telah menyiapkan dana yang besar berjumlah triliunan dolar atau
ribuan triliun rupiah untuk menangani dampak wabah virus Corona (Covid-19).
Wabah covid-19 ini mengguncang perekonomian global ke arah resesi dan
menimbulkan pembatasan gerak public terbesar sejak Perang Dunia II (Amran Razak, 2020).
Kebijakan
pemerintah untuk melakukan pppkm menuai banyak kontroversi. Karena anjloknya
pendapatan dari para pelaku usaha, pihak pariwisata dll. .Disebutkan pula dalam
buku tersebut Presiden Ghana, Nana
Akufo-Addo di akun Twitter resminya menulis.”Kami tahu cara menghidupkan
kembali ekonomi. Yang kami tidak tahu adalah bagaimana menghidupkan kembali
orang yang mati,” dalam menyikapi pilihan lockdown dinegaranya (Amran Razak,
2020).
Rekomendasi dari berbagai organisasi profesi (Dokter, Epidemiolog dll) di
harapkan dapat menjadi masukkan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan
yang baik untuk masyarakat. Dalam satu kebijakan bisa saja menimbulkan banyak kontroversi,
seperti kebijakan di berlakukannya PPKM Darurat di awal Juli 2021 kemarin. Pihak
kesehatan mengeluhkan jika tidak segera di berlakukan PPKM Darurat di
khawatirkan terjadinya kolaps pada sistem kesehatan dan laju penyebaran
Covid-19 menjadi makin tidak terkendali. Sedangkan dari pihak pelaku usaha
kecil dan masyarakat miskin mengeluhkan turunnya pendapatan mereka bahkan bisa
nihil dalam pelaksanaan PPKM Darurat tersebut, karena adanya batasan-batasan
yang diberlakukan. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi
pemerintah untuk melakukan perbaikan atau memberikan solusi bagi semua pihak.
Kita
harus merespon bersama untuk memperlambat penularan, memperkuat ketahanan
sistem layanan kesehatan agar wabah Covid-19 dapat diatasi dengan cepat. Untuk itu
perlu koordinasi/kerjasama semua pihak untuk mengatasi wabah ini. Ditengah
upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, saatnya untuk memikirkan masa
depan dan perencanaan pemulihan. Hanya dengan solidaritas dan solusi
terkoordinasi di seluruh tanah air, kita akan mampu secara efektif mengelola
keadaan darurat kesehatan masyarakat ini. Dibutuhkan solidaritas antar
pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, asosiasi-asosiasi industri
pariwisata, perguruan tinggi, warga, dan media untuk membendung penyebaran virus,
membantu pasien, dan untuk melawan keruntuhan ekonomi termasuk sektor pariwisata.
Ini membutuhkan seperangkat langkah-langkah kebijakan strategis, dan konsisten.
Kuncinya adalah kerja sama yang erat di antara semua aktor terkait (Sugihamretha,
I D G, 2020).
Komentar
Posting Komentar